SELAMAT MEMBACA

Kamis, 18 Desember 2014

Target Ahok Motor Di larang Melintas Di Bundara HI


Hasil gambar untuk gambar ahok Jakarta,JayaPosNews
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah merancang sistem evaluasi pemberlakukan uji coba pelarangan sepeda motor melintas dari jalan Medan Merdeka Barat hingga kawasan Bundara HI dan sebaliknya. Beberapa hal yang akan dievaluasi menurut Ahok di antaranya adalah masalah perparkiran di sekitar kawasan haram sepeda motor itu.

"Baru sehari apa yang mau dievaluasi? Kita kan memang mau rancang, yang mau dievaluasi itu apa? Soal tiket. Kita lagi berpikir bagaimana tempat parkir itu hanya bayar sejam, berlaku seharian, tapi kalau itu kan bisa jadi orang cuma parkir saja, enggak naik bus juga," ujar Ahok di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2014).

Karena itu, Ahok  mengaku ingin membangun sistem terintegrasi antara tempat parkir di sekitar lokasi pelarangan tersebut dengan bus-bus yang mengangkut para pengendara motor di jalur terlarang itu. Untuk membangun sistem tersebut, Ahok berencana menggunakan layanan e-tiket, seperti yang telah diberlakukan pada pengguna bus Transjakarta.
Jakarta, JayaPosNews
"Makanya nanti bus-bus itu pun tidak akan ada yang gratis, kita harus pakai e-money, sehingga yang naik bus itu walaupun tidak bayar, dia mesti 'tap'. Sehingga nanti dihubungkan dengan tempat parkir, orang yang punya karcis langganan naik Transjakarta, itu bisa bayar parkirnya murah," kata Ahok.

Bila aturan tersebut diterapkan, maka otomatis setiap warga yang memarkir kendaraannya harus mempunyai e-tiket. Walau dianggap memberatkan, Ahok yakin dengan sistem tersebut, akan mampu mendorong orang untuk beralih dari kendaraan pribadi kepada angkutan umum.

"Ya harus beli dong (kartu e-tiket), kamu kan punya rekening bank semua. Kita tujuannya mendorong orang naik kendaraan umum kan. Nah, untuk ngikat dia bagaimana? Kamu beli sebulan. sama kayak Transjakarta kita mulai ikat pelan-pelan nih. Kamu mesti beli karcisnya 40.000, supaya sayang kalau kamu enggak naik," jelas dia.

Ahok pun mengaku, dua hari setelah aturan pelarang diterapkan, pihaknya terus menampung berbagai aspirasi masyarakat. Salah satunya melalui media sosial seperti Facebook atau twiiter.

"Transjakarta kan baru berfungsi bulan Januari, sampai evaluasi sebulan ini, kita sudah tahu kan kumpulin tiap hari, masalah apa, termasuk ocehan orang, marah-marahnya orang di twitter, namanya orang naik motor pasti enggak senang, nggak apa-apa, kita kumpulin, baru kita plot," papar Ahok.(tim)

Demo Buruh Di Jakarta Menyebabkan Kelumpuhan Di Jakarta

Jakarta,JayaPosNews
Demo buruh yang terjadi di Jakarta, Rabu (10/12) siang, tidak hanya  menyebabkan kelumpuhan lalu lintas, tetapi juga kerugian bagi mereka yang menggunakan angkutan umum. Misalnya saja, bus transjakarta yang berhenti beroperasi di koridor 1 atau tujuan Blok M-Kota.

Dengan berhenti beroperasinya bus transjakarta, para pengguna Transjakarta harus mencari alternatif kendaraan umum lainnya. Salah satunya adalah menumpang bus kopaja dan metromini yang memiliki rute searah transjakarta.

Sayangnya, ketika penumpang menaiki bus kota tersebut, bus harus berhadapan dengan kemacetan. Bahkan, banyak pengemudi Kopaja dan Metromini yang menurunkan penumpang di tengah jalan karena kemacetan berkepanjangan. Atas hal ini, para penumpang merasa dirugikan.
penumpang bus metromini 640 jurusan Pasar Minggu-Tanah Abang diturunkan di depan Menara Bank BCA di Jalan MH Thamrin karena bus yang dikendarainya tidak ingin terjebak kemacetan.


"Saya tadi naik dari Benhil, mbak. Di sana, saya tadi mau naik transjakarta terus pas sampai loket ternyata tutup, jadi cari angkutan lain. Tapi begitu naik metromini, malah diturunin, ada demo katanya," ujar perempuan berkerudung yang hendak menuju Sarinah itu.

Ia bercerita, penumpang lainnya pun mengeluhkan hal serupa. Tidak hanya itu, penumpang bus juga merasa kesal dengan pendemo karena kerap kali membuat orang lain menanggung kesulitan.

"Menyampaikan pendapat boleh, tapi jangan sampai nyusahin orang banyak dong. Kan kasihan orang yang enggak bawa kendaraan, kasihan penumpang, pengemudi," tambahnya.

Ia kecewa dengan tingkah para buruh yang bukan hanya sekali saja membuat Jakarta macet, tetapi sudah beberapa kali. penumpang bus menyarankan, lebih baik para buruh bekerja dengan giat.

"Kerja aja yang bener. Mereka mau enak tapi nyusahin orang, itukan enggak boleh. Pikirkan orang juga kepentingan," tutupnya.

Untuk mempercepat perjalanan menuju Sarinah,para penumpang bus akhirnya memilih menggunakan ojek karena lebih cepat.(tim)

Pemprov DKI Siapkan Rp 400 Miliar untuk Beli Bus Tingkat








 
Jakarta, JayaPosNews 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyuntikkan modal sebesar Rp 400 miliar ke PT Transjakarta. Modal tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli bus tingkat sebanyak 100 unit.
Direktur Utama PT Transjakarta Antonius NS Kosasih mengaku siap dengan tugas yang diberikan kepada pihaknya untuk membeli serta mengoperasikan 100 bus tingkat tersebut. "Ini penugasan dan kami siap. Ini terobosan yang bagus, terutama dari Pak Gubernur dan Pak Wagub," katanya saat dihubungi, Sabtu (16/8/2014). Menurut Kosasih, operasional bus tingkat ini sepenuhnya akan mendapatkan subsidi. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu membayar alias gratis. Hal ini merupakan kompensasi dari penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang tak lama lagi akan diterapkan di sejumlah jalan utama di Jakarta. "Bus tingkat gratis nantinya akan dioperasikan di jalan dengan penerapan ERP," ujarnya. Bus tingkat gratis nantinya akan melayani rute pendek dan berjalan di lajur kiri sehingga dipastikan tidak akan bersaing dengan transjakarta. Bus juga akan berjalan lambat.(tim )

Kamis, 28 November 2013

Wisuda Ke-11 dan Dies Natalis Ke-14 Universitas Bung Karno Terlaksana Meriah

Wisuda Ke-11 dan Dies Natalis Ke-14 Universitas Bung Karno Terlaksana Meriah
Jakarta, JayaPosNews
Acara wisuda Rabu,27/11 diisi oleh laporan rektor, sambutan dan serta orasi ilmiah oleh Letnan Jendral TNI (purn) Dr.Nono Sampono, S.Pi,MSi.'' Tema wisuda kali ini adalah
'Kembali ke jatidiri Bangsa yaitu Pancasila'. Pancasila sebagai dasar Negara bukan pilar Negara," jelas Drs. Soenarto Sardiatmodjo MBA, MM, Rektor UBK
     Hari Rabu, 27/11 ribuan mahasiswa dan civitas academi Universitas Bung Karno (UBK) berkumpul di Gedung Panti Prajurit Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan. Mereka merayakan Dies Natalis (hari lahir-Red) UBK sekaligus menggelar upacara wisuda bagi lul;usan terbaru.
      Wisuda lulusan UBK ke-11 dan Dies Natalis UBK ke-14," ujar Drs Benny Soemarno,SH,ketua Umum yayasan pendidikan Soekarno di jakarta,acara wisuda 27/11 di isi oleh laporan rektor,sambutan dan serta orasi ilmiah oleh Letnan Jendral TNI (Purn) Dr.Nono Sampono, S.Pi, MSI .      
       '' Tema wisuda kali ini adalah kembali ke jatidiri Bangsa yaitu pancasila '. pancasila sebagai dasar Negara bukan pilar Negara,"Jelas Drs.Soenarto Sardiatmodjo MBA, MM, Rektor UBK.
        Tahun ini UBK mewisuda sebanyak 1.173 mahasiswa tersebut telah berhasil lulus saat menempuh pendidikan di UBK.
        Jumlah Peserta wisuda kali ini sebanyak 1.173 mahasiswa, yang terdiri dari  927 mahasiswa Fakultas Hukum, 144 mahasiswa Fakultas Ekonomi , 53 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, 17 mahasiswa Fakultas Teknik dan 32 mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer," jelas Dr.Ir.H Surachman Surjaatmadja, MM, ketua panitia wisuda UBK.
        Pelantikan mahasiswa  hukum dihadiri Dekan Fakultas Hukum Ibu Ir.B.Nurmawati, SH, MH ,
        beserta Wakil Rektor IV  Bapak Houtlan Napitupulu, SH, MM, MH. dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum bernama Rahmat Saleh , SH, MH, S.Kom.
       Memasuki akhir tahun 2013, UBK telah melaksanakan yudisium dan wisuda untuk ke-11 kalinya terhadap kurang lebih 66.013 Sarjana dari berbagai disiplin ilmu.Lulusan UBK yang telah menyandang gelar sarjana tersebut banyak yang telah mengabdi kepada masyarakat dan nusa bangsa.
       Alumni UBK sejak wisuda pertama tahun 2003 hingga alumni ke-11 ini telah menempati berbagai posisi penting dan terhormat di masyarakat.Posisi tersebut diantaranya di lembaga DPR-DPRD, Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Lembaga Keuangan dan Perbankan Nasional dan sebagainya,''papar M. Mahaendraputra S, SH,wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan.
        Mantan Dekan Hukum bapak Houtlan Napitupulu, SH, MM, MH  berpendapat kepada publik kalau bisa maju terus mahasiswa UBK untuk periode wisuda yang akan datang dan lebih banyak lagi mahasiswa Hukum nya untuk meraih kelulusan.

Selasa, 19 Maret 2013

PT TRIHAMAS FINANCE MELANGGAR PERATURAN MENTERI

PT TRIHAMAS FINANCE MELANGGAR PERATURAN MENTERI DAN TERANCAM AKAN DICABUT IZIN USAHA NYA SEMENTARA PT TRIHAMAS AKAN DI ADAKAN  PEMANTAUAN DILAPANGAN

Senin, 04 Februari 2013

BASUKI DAN JOKO MEMBERSIHKAN SAMPAH BEKAS BANJIR



Jakarta,JayaPosNews
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah memerintahkan Dinas Kebersihan dan Dinas Pekerjaan Umum DKI untuk segera menyelesaikan pembersihan sampah sisa banjir, termasuk pengerukan sampah di dalam kali. Untuk mempercepat proses pembersihan tersebut, pihak Pemprov DKI juga akan menaruh ekskavator di bantaran kali.
"Semuanya lagi dikerjakan Dinas Kebersihan, termasuk pengerukan sampah," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (4/2/2013).
Selain itu, Pemprov DKI juga akan menempatkan alat-alat vacuum atau penyedot untuk membersihkan genangan di gang-gang sempit. Oleh karena itu, pada saat musim kemarau, penyedotan itu dapat dilaksanakan dan pengerukan sampah juga dapat cepat selesai.
Alat-alat penyedot itu nantinya akan didistribusikan ke setiap Kelurahan dan suku dinas wilayah. Saat ini, kata Basuki, proses telah sampai pada tahap pengadaan barang pembersihan sampah tersebut. Selain itu, sambungnya, salah satu permasalahan yang paling mendasar dalam pembersihan sampah sisa banjir adalah masih dalam masa transisi dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas Kebersihan DKI.
"Nah, mungkin April sudah selesai. Dengan demikian, pada bulan Oktober, semua sungai sudah bisa berfungsi," kata Basuki.
Basuki mengatakan, saat ini Dinas Kebersihan kekurangan personil. Kegiatan pembersihan turut dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum. "Sampah itu terus kami tangani, memang kita perlu akui Dinas Kebersihan masih kekurangan orang. Semua sampah itu tupoksi Dinas Kebersihan, tapi kalau ada sampah yang di sungai-sungai, kita minta Dinas PU untuk membantu. Di kelurahan juga kita bayar pihak ketiga," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin mengatakan, ada 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengurusi soal sampah di Jakarta.

Selasa, 16 Oktober 2012

Anggaran Kerja Jokowi Masih Di Siapkan

Jakarta,JayaPosNews

Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 Joko Widodo atau Jokowi mengatakan alokasi penggunaan anggaran kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga akhir 2012 masih disiapkan.

"Intinya semua bersifat persiapan, beberapa belum dialokasikan dan akan kami lihat di lapangan butuh apa," kata Jokowim di Balai Kota Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pihaknya dapat menentukan alokasi anggaran untuk program ke depan seusai meninjau kondisi di sejumlah wilayah Jakarta yang memiliki masalah kemasyarakatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta pada 2012 tercatat sebesar Rp41,3 triliun dari sebelumnya Rp36,02 triliun.

Kemudian rencana APBD yang diajukan untuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp44 triliun atau meningkat sekitar 10 persen.

Sebelumnya, Jokowi berencana menarik Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk disesuaikan dengan visi dan misi serta program Gubernur dan Wagub 2012-2017. (tim)

Sabtu, 04 Agustus 2012

KPK Siap Layanin Tantangan Polisi

Jakarta,JayaPosNews

Komisi Pemberantasan Korupsi akan meladeni tantangan polisi untuk menguji siapa yang berhak mengusut kasus Simulator SIM ke pengadilan. "Itu lebih bagus silahkan saja," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi S.P di kantornya, Sabtu 4 Agustus.Perebutan kewenangan antar lembaga negara selama ini diadili di Mahkamah Konstitusi.
Namun demikian Johan menolak menanggapi lebih jauh keinginan polisi tersebut. Ia hanya kembali mempertegas bahwa KPK tidak mempersoalkan keinginan polisi itu. "Itu saja kami persilahkan," ujar dia.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan KPK bertekad akan mengusut kasus ini sampai tuntas dan menyerahkan kepada pengadilan untuk memutuskannya. Ia membantah bakal menyerahkan pengusutan sebagian kasus ini ke polisi. "Pimpinan solid dan tetap berpijak pada undang-undang (Pasal 50 UU Nomor 30 Tahun 2002)."

Rabu, 01 Agustus 2012

DJOKO SUSILO Menjadi Tersangka

Jendral Djoko Susilo Menjadi Tersangka Kasus Simulator Uji SIM

JayaPosNews 01/08/2012

Jendral Djoko Susilo Menjadi Tersangka Kasus Simulator Uji SIM

Gubernur Akademi Kepolisian Semarang Inspektur Jenderal Djoko Susilo enggan mengomentari penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan simulator uji surat izin mengemudi.
"Nanti saja," kata Djoko singkat saat ditemui di depan Gedung Tribrata Utama kompleks Akpol Semarang, di Semarang, Selasa.
Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri tersebut kemudian langsung masuk ke mobil Mitsubishi Pajero hitam bernomor polisi H 7031 dan langsung meninggalkan lokasi.
Saat dihubungi telepon selulernya, terdengar nada sambung namun tidak diangkat oleh Irjen Djoko Susilo.
Djoko ditemui usai mengikuti rapat dengan sejumlah pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang untuk membahas rencana kawasan Akpol Semarang menjadi salah satu destinasi wisata di Ibukota Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi telah menemukan setidaknya dua alat bukti yang kuat untuk menetapkan Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kendaraan simulator uji SIM.
Penyidik KPK menemukan barang bukti, termasuk bukti aliran dana korupsi proyek tersebut yang mengarah pada pejabat Polri setelah KPK menggeledah Gedung Korps Lalu Lintas Mabes Polri.
Irjen Djoko Susilo diduga telah menerima suap Rp 2 miliar dari proyek senilai Rp 196,87 miliar ketika menjabat sebagai Kepala Korlantas Mabes Polri.


JayaPosNews 07/05/2012
Imigrasi Tangkap 149 WNA Tanpa Dokumen
Direktorat Jendral (Ditjen) Imigrasi pada kementrian Hukum dan ham, Senin (13/2) pagi menangkap 149 warga negara asing (WNA) karena tidak bisa menunjukan dokumen keimigrasian yang sah. Menurut Kabag Humas dan TU Ditjen Imigrasi Maryoto Sumadi kepada JPN baru baru ini ,penangkapan terhadap WNA yang tidak punya dokumen di cisarua, bogor Jawa Barat adalah dalam rangka operasi penegakan hukum keimigrasian.
Dikatakannya, operasi yang berlangsung sejak pukul 06.00 WIB dilaksanakan Tim terpadu yang terdiri dari Ditjen Imigrasi, kantor Imigrasi Bogor, Rudenim DKI Jakarta dengan melibatkan aparat pemerintah Kabupaten Bogor.Operasi penegakan hukum keimigrasian ini, kata Maryoto, pimpin Direktur penyidikan dan Direktur Intelejen pada Ditjen Imigrasi.Adapun ke 149 WNA yang ditangkap karena tidak memiliki dokumen sah langsung diangkut dengan menggunakan bus ke kantor pusat Ditjen Imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan.
Dalam operasi penegakan hukum keimigrasian itu kebanyakan WNA yang di tangkap berasal dari Afganistan yaitu 99 orang, kemudian somalia 44 orang, pakistan tiga orang.
Sementara sisanya masing-masing satu orang yaitu WN Sudan, Siria dan Macao.
Ditjen Imigrasi sendiri beberapa hari lalu mendeportasi 134 WN Iran yang terdampar di perairan Cipatujah, Tasikmalaya,Jawa Barat. Mereka dideportasi kembali ke negaranya dengan mengunakan pesawat Emirat karena dianggap melanggar pasal 133 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi.
Mereka dianggap melanggar pasal tersebut karena keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pejabat imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI" kata Maryoto.

Jumat, 11 April 2008

joko widodo

zwani.com myspace graphic comments
Graphics for Funny Picture Comments